ANALISA HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2480 K/PDT/2018)

Di Indonesia Hukum Waris masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem Hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat (BW). Peristiwa terbukanya warisan memerlukan perhatian dan tindakan Hukum dari segenap Ahli Waris secara bersama untuk melakukan penyelesaian atas harta warisan yang sudah terbuka menurut Hukum Waris yang berlaku, lebih khusus lagi apabila atas harta kekayaan yang menjadi Harta Warisan yang ditinggalkan Pewaris itu terkait atau ada hubungannya dengan hak-hak Pihak lain. permasalahan mengenai hak yang akan dituntut Ahli Waris yang merasa dirugikan, Pihak Pembeli yang juga ingin mendapat perlindungan Hukum, dan kedudukan dari status kepemilikan tanah yang sudah didaftarkan mengakibatkan permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan karena para Pihak beranggapan tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menguraikan kasus perihal kepemilikan sertifikaat ganda secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus sampai tinjauan hukum, kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan KUHPerdata pasal 1313, sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam KUHPerdata. Berdasarkan kasus putusan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2480K/Pdt/2018) putusan hakim pada PN Oelamasi Kupang tidak melihat bukti dari tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam keputusannya. Seharusanya tergugat melakukan pemblokiran sertifikat atas nama Marjanus kepada pihak BPN guna mencegah terjadi jual beli yang dilakukan secara tidak sah dan seharurasnya pihak BPN berperan aktif karena BPN sebagai pihak yang betanggung jawab menerbitkan sertifikat.

1.  UEU-Undergraduate-15495-cover.Image.Marked.pdf - 261 KB
2.  UEU-Undergraduate-15495-pernyataan.Image.Marked.pdf - 360 KB
3.  UEU-Undergraduate-15495-publikasi.Image.Marked.pdf - 406 KB
4.  UEU-Undergraduate-15495-persetujuan.Image.Marked.pdf - 3224 KB
5.  UEU-Undergraduate-15495-pengesahan.Image.Marked.pdf - 291 KB
6.  UEU-Undergraduate-15495-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 381 KB
7.  UEU-Undergraduate-15495-abstrak.Image.Marked.pdf - 380 KB
8.  UEU-Undergraduate-15495-daftar isi.Image.Marked.pdf - 470 KB
9.  UEU-Undergraduate-15495-bab1.Image.Marked.pdf - 565 KB
10.  UEU-Undergraduate-15495-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 383 KB

• HAK ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
• PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU NEGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
• PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
• KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI BUNGSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 127/Pdt.G/2015 PN Mdn)
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
• PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP HAK AHLI WARIS DARI PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 305/PK/PDT/2017)

• HAK ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
• PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU NEGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
• PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
• KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI BUNGSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 127/Pdt.G/2015 PN Mdn)
• ANALISA HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2480 K/Pdt/2018)
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
• PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP HAK AHLI WARIS DARI PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 305/PK/PDT/2017)